Jakarta-Humas: Dalam rangka penguatan akuntabilitas serta implementasi manajemen kinerja sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka diminta setiap Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada 4 (empat)
Lingkungan Peradilan untuk Menyusun Dokumen SAKIP yang terdiri dari:

1. Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU);
2. Dokumen Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 – 2024;
3. Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2025;
4. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024;
5. Rencana Aksi Kinerja Tahun 2024;
6. Laporan Kinerja Tahun 2023.

Informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)