Jakarta-Humas: Menindaklanjuti surat Direktur Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Bappenas Nomor : B-00145.B/Dt.9.1/ME.01.01/01/2024 Tanggal 4 Januari 2024 Hal Verifikasi Masa Pelaporan Triwulan IV TA 2023 pada Aplikasi e-Monev Berdasarkan PP 39/2006, disampaikan bahwa Mahkamah Agung (Biro Perencanaan dan Organisasi) akan melakukan proses verifikasi data atas pelaporan PP 39/2006 Triwulan IV Tahun 2023. Bersama ini disampaikan beberapa hal berikut:

1. Bahwa pelaporan PP 39/2006 Triwulan III TA 2023 dapat dilakukan melalui Aplikasi e-Monev (http://e-monev.bappenas.go.id) untuk melaporkan realisasi Komponen, Rincian Output, Indikator Kinerja Kegiatan, dan Indikator Kinerja Program. Oleh karena itu, diminta kepada Sau dara untuk melakukan penginputan pada aplikasi e-Monev PP 39/2006 dengan rincian sebagai berikut:

- Komponen (user K8 dan K5);
- Rincian Output (user K8 dan K5);
- Indikator Kinerja Kegiatan (user K4 dan K5);
- Indikator Kinerja Program (user K4).

2. Dalam pengisian data realisasi melalui aplikasi e-monev PP 39/2006 untuk Triwulan IV TA 2023 agar penginputan dilakukan dengan data sampai dengan bulan Desember 2023 dan batas waktu penginputan sampai tanggal 30 Januari 2024 Pukul 23.59 WIB.

3. Panduan penggunaan Aplikasi e-Monev dapat diunduh pada alamat berikut: https://e-monev.bappenas.go.id/fe/panduan/2023/Pedum_e-Monev_2023_Ver1.pdf

Informasi selengkapnya silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)

Jakarta-Humas: Menindaklanjuti Surat Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI Nomor S-224/KN/KN.2/2023 tanggal 29 Desember 2023 hal Pelaksanaan, Penyusunan dan Penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Semester II dan Tahunan Tahun 2023, Mahkamah Agung diminta untuk melakukan Pelaksanaan, Penyusunan dan Penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara kepada Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Barang Milik Negara.

Untuk Informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)