Jakarta-Humas: Sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tanggal 15 Mart 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-25/AG/AG.8/2022 tanggal 1 November 2022 tentang Penyampaian Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Triwulan II TA 2022 berdasarkan Aplikasi SMART, bersama ini disampaikan langkah-langkah persiapan pelaksanaan monitoring kinerja anggaran pada Triwulan IV TA 2022, sebagai berikut:

1. Melakukan optimalisasi dan pemantauan atas ketertiban pelaporan pencapaian kinerja anggaran Triwulan IV TA 2022. Terhadap Unit Eselon I yang capaian kinerja anggarannya belum maksimal sebagaimana target yang sudah ditetapkan pada awal tahun, untuk segera dikoordinasikan dengan pengelola keuangan dan diupdate realisasi anggarannya seta capaian kinerjanya.

2. Pada level K/L c.g. Biro Perencanaan dan Organisasi:

a. Melaporkan / input data realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis pada Aplikasi SMART;

b. Melakukan konfirmasi dan validasi atas realisasi Indikator Output Program dan realisasi Indikator Sasaran Program yang telah dinput oleh Unit Eselon I;

Informasi lebih lengkap, klik tautan di bawah ini. (Humas)

Jakarta-Humas: Dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya terkait penguatan area Akuntabilitas serta implementasi Manajemen Kineria sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka diminta setiap Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada empat lingkungan Peradilan untuk menyusun Dokumen SAKIP, sebagai berikut:

Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU);

2. Dokumen Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024;

3. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024;

4. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023;

5. Rencana Aksi Kinerja Tahun 2023;

6. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj|P) Tahun 2022.

Informasi lebih lengkap, klik tautan di bawah ini. (Humas)